Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, pemerintah akan segera menandatangani kerja sama pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda dengan konsorsium pemprakarsa. Dia menyebutkan, salah satu pemenang tender pemprakarsa adalah perusahaan milik Tommy Winata. Nantinya, perusahaan tersebut akan bergabung dengan Konsorsium Banten-Lampung yang terdiri dari badan usaha milik daerah (BUMD) di dua provinsi tersebut.
Dalam satu hingga dua hari ini perjanjian kerja sama antara pemerintah dan pemprakarsa diupayakan sudah final. ”Sehingga minggu depan sudah ada penandatanganan antara pemerintah dengan pemrakarsa untuk FS,”ungkap Djoko seusai rapat koordinasi tindak lanjut Perpres No 86/2011 tentang Pembahasan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda di Kantor Kementerian bidang Perekonomian, Jakarta,kemarin. Setelah penandatanganan kerja sama antara pemprakarsa dengan pemerintah, secara otomatis proses studi kelayakan dimulai.
Pemerintah dan pihak swasta selaku pemrakarsa telah menentukan waktu penyelesaian studi kelayakan dalam jangka waktu dua tahun sejak dimulai. ”Diberi waktu 24 bulan harus jadi mengenai desain dan anggaran, dan pelaksanaan tender,”tegasnya. Kebutuhan untuk pembangunan proyek kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda diperkirakan mencapai Rp120 triliun. Perhitungannya, Rp100 triliun untuk pembangunan jembatan dan Rp20 triliun untuk pengembangan kawasan sekitar Jembatan Selat Sunda.
Menyadari besarnya kebutuhan pendanaan untuk realisasi JSS, pemerintah berharap peran serta investor. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, pembiayaan untuk pembangunan proyek infrastruktur di kawasan Selat Sunda akan dilakukan melalui fasilitas kredit ekspor. ”Ada alternatif negara-negara yang akan bekerja sama dengan kita,”kata Menkeu. wisnoe moerti (sumber:http://www.seputar-indonesia.com/)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar